seputarjagatpers
Cirebon – BINTANGJAGATNEWS. Sabtu, 14 Desember 2024. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon tengah intensif melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon. Salah satu temuan penting yang terungkap dalam proses pengecekan gedung ini adalah terkait dengan kondisi Aluminium Composite Panel (ACP) yang terpasang pada bagian depan bangunan. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi kerugian negara dan masalah keselamatan publik yang serius.
Kasi Intel Kejari Kota Cirebon, Slamet Haryadi, mengungkapkan bahwa pengecekan yang dilakukan oleh pihaknya melibatkan tim ahli untuk memverifikasi setiap komponen fisik dari bangunan yang terdiri dari delapan lantai tersebut. Hasil sementara pengecekan menunjukkan adanya masalah serius pada kualitas ACP yang digunakan pada bangunan tersebut. Sampel ACP telah diambil dan catatan ahli pun sudah disusun, meskipun hasilnya belum dapat disampaikan secara rinci karena proses penyidikan yang masih berlangsung.
“Pemeriksaan terhadap ACP sudah dilakukan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Tim ahli sudah mengambil sampel dan mencatat beberapa temuan penting terkait bahan bangunan ini,” ujar Slamet pada Jumat (13/12/2024). Meskipun begitu, Slamet menegaskan bahwa pihak Kejari Kota Cirebon belum dapat mengungkapkan secara detail hasil pemeriksaan karena proses penyidikan masih berlangsung. Namun, indikasi pelanggaran terkait kualitas material bangunan sudah cukup jelas.
Kualitas ACP yang Mengkhawatirkan
Salah satu temuan utama yang mengemuka adalah adanya potensi risiko terhadap keamanan publik, khususnya terkait dengan kondisi ACP yang terpasang pada bagian depan gedung. Beberapa panel ACP, menurut temuan sementara, berpotensi terlepas, yang dapat membahayakan keselamatan warga sekitar dan pengguna gedung itu sendiri. Kejari Kota Cirebon telah mengimbau pihak Pemerintah Daerah untuk segera menanggapi masalah ini dengan serius, agar tidak ada insiden yang dapat mengancam keselamatan jiwa.
“Kami sudah menyampaikan kepada pihak Pemda untuk segera menindaklanjuti hal ini. ACP yang terlepas bisa membahayakan keselamatan, jadi jangan sampai ada yang jatuh atau menyebabkan kecelakaan,” tegas Slamet. Pihak Kejari juga menyarankan agar perbaikan segera dilakukan, mengingat masalah ini dapat menambah potensi kerugian negara jika tidak segera ditangani.
Penyidikan Masih Berlanjut, Fokus Pada Kualitas dan Keamanan Bangunan
Selain pengecekan kualitas ACP, Kejari Kota Cirebon bersama tim ahli juga sedang memeriksa kualitas beton yang digunakan dalam pembangunan gedung Setda. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah standar konstruksi telah dipenuhi, serta untuk mendalami kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pembangunan yang dapat merugikan keuangan negara. “Hari ini, kami bersama tim ahli melakukan uji kualitas pada beton yang ada di gedung ini untuk memastikan bahwa tidak ada bahan yang tidak sesuai standar,” tambah Slamet.
Penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Kota Cirebon tidak hanya sebatas pada masalah teknis bangunan, namun juga berfokus pada aspek hukum terkait pengadaan dan penggunaan anggaran dalam pembangunan gedung tersebut. Dugaan awal mengarah pada adanya penyalahgunaan anggaran dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak, yang diduga mengakibatkan kerugian negara.
Ancaman Sanksi Hukum
Jika terbukti ada penyimpangan dalam pembangunan atau tindak pidana korupsi yang terjadi, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dijerat dengan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang mencakup penyalahgunaan anggaran dan penggelapan dalam pengadaan barang dan jasa. Kejari Kota Cirebon menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses penyidikan ini hingga mendapatkan kejelasan hukum dan memastikan agar aset negara tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kesimpulan:
- Kejari Kota Cirebon tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon, dengan fokus pada kualitas ACP yang terpasang.
- Temuan sementara menunjukkan adanya potensi bahaya keselamatan akibat ACP yang dapat terlepas dari gedung.
- Penyidik Kejari bersama tim ahli juga melakukan uji kualitas pada beton dan akan melanjutkan pemeriksaan terkait dengan keuangan negara yang terlibat.
- Jika terbukti ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, maka pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Tipikor.
Kejari Kota Cirebon berkomitmen untuk terus mengungkap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proyek pembangunan gedung ini, dan memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. (Red)
