seputarjagatpers
Bogor – BINTANGJAGATNEWS. Minggu, 5 Januari 2025. Pada hari Jumat, 3 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Bogor, yang turut dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin, Menteri Sosial, Gus Irawan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.
Ratas yang berlangsung dengan penuh dinamika tersebut menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui langkah-langkah strategis yang melibatkan sinergi antar kementerian. Fokus utama dalam ratas tersebut adalah penguatan sektor koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam menggerakkan perekonomian kerakyatan.
Strategi Optimalisasi Koperasi: Pembentukan Holding dan Akses Pembiayaan
Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa untuk memastikan koperasi berperan lebih signifikan dalam perekonomian Indonesia, dibutuhkan langkah-langkah terkoordinasi antar kementerian. Salah satu kebijakan strategis yang akan segera dilaksanakan adalah pembentukan holding koperasi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing koperasi serta memperluas akses pasar bagi anggota koperasi di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan ini Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), saya menegaskan komitmen penuh untuk menjadikan koperasi sebagai garda terdepan dalam penggerak ekonomi kerakyatan. Koperasi diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ekonomi lokal.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperluas akses pendanaan bagi koperasi melalui skema pinjaman berbunga rendah dan kredit murah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas koperasi agar mampu bersaing dengan entitas ekonomi lainnya, sekaligus mendukung koperasi dalam mencapai inklusivitas ekonomi yang lebih luas. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintahan dalam mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kepastian Arah Kebijakan: Sinergi Antar Kementerian
Dengan dukungan penuh dari Presiden dan Wakil Presiden, serta kolaborasi erat antar kementerian terkait, diharapkan langkah-langkah strategis ini dapat terlaksana dengan baik dan membawa dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui penguatan koperasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan koperasi akan menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat mikro.
Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat, diharapkan dapat bekerja sama dalam mewujudkan visi besar ini, agar koperasi dapat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Ds)
